Yurisdiksi Hukum dalam Kejahatan Asusila di Metaverse: Perluasan Penafsiran UU ITE terhadap Interaksi Avatar Digital

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah melahirkan konsep metaverse, yaitu ruang virtual tiga dimensi yang memungkinkan individu berinteraksi melalui representasi digital yang dikenal sebagai avatar. Dalam ekosistem ini, pengguna dapat berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, hingga berpartisipasi dalam aktivitas sosial secara virtual. Namun, sebagaimana ruang sosial lainnya, metaverse juga membuka potensi terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk kejahatan yang bersifat asusila. Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting dalam perspektif hukum: sejauh mana hukum yang berlaku di dunia nyata dapat diterapkan terhadap interaksi yang terjadi melalui avatar digital di ruang virtual tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perbuatan asusila dalam konteks digital. Salah satu regulasi yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE secara umum mengatur mengenai larangan distribusi atau transmisi konten yang melanggar kesusilaan melalui sistem elektronik. Namun demikian, muncul tantangan ketika bentuk pelanggaran tersebut tidak lagi berbentuk teks, gambar, atau video semata, melainkan interaksi virtual antar-avatar dalam ruang metaverse yang bersifat imersif.

Dalam praktiknya, beberapa platform metaverse memungkinkan pengguna untuk melakukan interaksi yang menyerupai aktivitas sosial di dunia nyata. Interaksi tersebut dapat berupa komunikasi suara, gerakan tubuh digital, hingga simulasi tindakan fisik melalui avatar. Dalam kondisi tertentu, tindakan tersebut dapat berkembang menjadi perilaku yang bersifat pelecehan seksual secara virtual, misalnya ketika seorang pengguna memanipulasi avatarnya untuk melakukan tindakan yang bersifat tidak senonoh terhadap avatar pengguna lain tanpa persetujuan.

Dari perspektif hukum pidana, pertanyaan utama yang muncul adalah apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Secara konseptual, kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana tradisional umumnya berkaitan dengan tindakan fisik yang terjadi secara langsung terhadap tubuh korban. Namun, dalam konteks ruang digital yang semakin imersif, batas antara pengalaman virtual dan dampak psikologis nyata terhadap korban menjadi semakin kabur.

UU ITE pada dasarnya tidak secara eksplisit mengatur mengenai interaksi avatar dalam metaverse. Akan tetapi, beberapa ketentuan di dalamnya membuka ruang untuk penafsiran yang lebih luas. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah dengan menafsirkan konsep “mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan” secara evolutif. Dalam konteks metaverse, tindakan avatar yang menampilkan perilaku seksual atau tidak senonoh di ruang publik virtual dapat dipandang sebagai bentuk penyebaran konten digital yang melanggar norma kesusilaan.

Selain persoalan kualifikasi perbuatan, aspek lain yang menjadi tantangan adalah yurisdiksi hukum. Metaverse pada umumnya dioperasikan oleh perusahaan teknologi global dengan server yang tersebar di berbagai negara. Sementara itu, para pengguna dapat berasal dari berbagai yurisdiksi yang berbeda. Dalam kondisi tersebut, penentuan hukum mana yang berlaku menjadi persoalan yang kompleks.

Dalam praktik hukum siber, yurisdiksi sering ditentukan berdasarkan beberapa prinsip, antara lain territorial principle, nationality principle, serta effects doctrine. Prinsip teritorial menekankan bahwa suatu negara memiliki kewenangan hukum terhadap perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Namun, dalam ruang metaverse yang tidak memiliki batas geografis yang jelas, penerapan prinsip ini menjadi tidak sederhana.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah prinsip effects doctrine, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan. Apabila interaksi avatar yang bersifat asusila tersebut menimbulkan kerugian atau dampak psikologis terhadap warga negara Indonesia, maka negara dapat mengklaim yurisdiksi hukum untuk menindak pelaku, meskipun platform digital tersebut beroperasi di luar negeri.

Di sisi lain, tanggung jawab platform penyedia layanan metaverse juga menjadi aspek penting dalam pembahasan ini. Dalam banyak kasus kejahatan siber, penyedia platform memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pelaporan, moderasi konten, serta perlindungan terhadap pengguna dari tindakan pelecehan digital. Meskipun demikian, tanggung jawab tersebut tidak selalu mudah diterapkan dalam sistem metaverse yang kompleks dan melibatkan jutaan interaksi pengguna secara simultan.

Perkembangan teknologi juga menimbulkan tantangan dalam aspek pembuktian hukum. Dalam kasus kejahatan yang terjadi di ruang virtual, alat bukti yang digunakan umumnya berupa rekaman aktivitas digital, log sistem, tangkapan layar, atau rekaman video interaksi avatar. Aparat penegak hukum perlu memiliki kapasitas teknis untuk mengidentifikasi, mengamankan, serta memverifikasi bukti digital tersebut agar dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan.

Selain itu, perkembangan metaverse juga menuntut adanya pembaruan dalam pendekatan regulasi. Regulasi yang terlalu kaku berpotensi menghambat inovasi teknologi, namun regulasi yang terlalu longgar juga dapat membuka ruang bagi terjadinya berbagai bentuk penyalahgunaan. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang diperlukan agar perkembangan teknologi digital tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap hak dan keamanan pengguna.

Dalam konteks Indonesia, salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah memperluas interpretasi norma-norma yang sudah ada dalam UU ITE agar dapat mencakup bentuk interaksi digital yang lebih kompleks seperti dalam metaverse. Selain itu, pembuat kebijakan juga dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman atau regulasi turunan yang secara khusus mengatur perilaku pengguna dalam ruang virtual imersif.

Ke depan, metaverse diperkirakan akan menjadi bagian penting dari ekosistem ekonomi digital global. Aktivitas sosial, ekonomi, hingga pendidikan berpotensi semakin banyak dilakukan dalam ruang virtual tersebut. Oleh karena itu, sistem hukum perlu beradaptasi dengan realitas teknologi yang terus berkembang. Penafsiran hukum yang progresif, didukung dengan penguatan kapasitas penegakan hukum di bidang kejahatan siber, menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa ruang digital tetap aman bagi seluruh pengguna.

Dengan demikian, persoalan kejahatan asusila dalam metaverse tidak hanya berkaitan dengan teknologi semata, tetapi juga menyangkut bagaimana hukum merespons transformasi interaksi manusia di era digital. Melalui pendekatan interpretasi hukum yang adaptif serta penguatan kerangka regulasi siber, sistem hukum Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan baru yang muncul dalam ruang virtual tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap martabat dan hak individu.