Perlindungan Hukum Pemegang NFT di Indonesia: Apakah Smart Contract Dapat Disamakan dengan Lisensi Hak Cipta?

Perkembangan teknologi blockchain telah melahirkan berbagai inovasi digital baru, salah satunya adalah Non-Fungible Token (NFT). NFT merupakan representasi aset digital unik yang disimpan dalam jaringan blockchain dan umumnya digunakan untuk menandai kepemilikan atas karya digital seperti seni, musik, video, maupun koleksi virtual lainnya. Fenomena ini berkembang pesat secara global dan juga mulai menarik perhatian masyarakat di Indonesia. Namun, di balik peluang ekonomi yang ditawarkan, muncul pertanyaan hukum yang cukup mendasar: sejauh mana perlindungan hukum bagi pemegang NFT, dan apakah mekanisme smart contract yang melekat pada NFT dapat dipersamakan dengan lisensi hak cipta?

Pertanyaan ini penting karena banyak pembeli NFT berasumsi bahwa kepemilikan token secara otomatis memberikan hak penuh atas karya digital yang direpresentasikan oleh NFT tersebut. Dalam praktiknya, asumsi tersebut tidak selalu tepat. NFT pada dasarnya hanyalah token kriptografis yang mencatat kepemilikan terhadap suatu aset digital tertentu, tetapi tidak selalu berarti bahwa hak kekayaan intelektual atas karya tersebut berpindah kepada pembeli.

Dalam perspektif hukum Indonesia, perlindungan terhadap karya kreatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan karyanya. Hak tersebut mencakup dua dimensi utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat secara permanen pada pencipta, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan atau dilisensikan kepada pihak lain.

Ketika sebuah karya seni digital dijadikan NFT dan diperjualbelikan di marketplace seperti OpenSea atau Rarible, transaksi yang terjadi umumnya hanya berkaitan dengan perpindahan token dalam blockchain. Smart contract yang tertanam dalam NFT berfungsi untuk mencatat kepemilikan token, mengatur distribusi royalti kepada kreator, serta mengeksekusi transaksi secara otomatis ketika NFT diperdagangkan kembali. Namun demikian, smart contract tersebut tidak secara otomatis mengalihkan hak cipta atas karya yang direpresentasikan oleh NFT.

Secara konseptual, smart contract adalah kode program yang berjalan secara otomatis di jaringan blockchain untuk mengeksekusi ketentuan yang telah diprogram sebelumnya. Berbeda dengan kontrak konvensional yang berbentuk dokumen hukum tertulis, smart contract merupakan protokol digital yang menjalankan perintah secara otomatis ketika kondisi tertentu terpenuhi. Oleh karena itu, meskipun smart contract dapat berfungsi sebagai mekanisme pengaturan transaksi, statusnya dalam perspektif hukum perjanjian masih memerlukan interpretasi yang lebih mendalam.

Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Smart contract pada dasarnya dapat memenuhi unsur-unsur tersebut apabila para pihak menyetujui ketentuan yang tertanam dalam kode programnya. Namun, persoalan muncul ketika ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur mengenai hak kekayaan intelektual atas karya yang terkait dengan NFT.

Dalam konteks hak cipta, lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya dengan syarat tertentu. Lisensi biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang secara jelas menjelaskan ruang lingkup penggunaan, jangka waktu, wilayah, serta hak dan kewajiban para pihak. Tanpa adanya lisensi yang jelas, pembeli NFT pada dasarnya hanya memiliki token sebagai bukti kepemilikan digital, tetapi tidak memiliki hak untuk memperbanyak, memodifikasi, atau mengeksploitasi karya tersebut secara komersial.

Beberapa proyek NFT internasional memang memberikan lisensi penggunaan kepada pemegang NFT. Misalnya, koleksi seperti Bored Ape Yacht Club memberikan hak komersial kepada pemilik token untuk menggunakan karakter yang dimilikinya dalam berbagai kegiatan bisnis. Namun, model lisensi semacam ini tidak selalu diterapkan dalam seluruh proyek NFT. Banyak NFT yang hanya memberikan hak kepemilikan token tanpa lisensi penggunaan atas karya digital yang terkait.

Dalam konteks Indonesia, belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur hubungan antara NFT, smart contract, dan hak cipta. Regulasi yang ada saat ini lebih berfokus pada aspek perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Pengawasan terhadap perdagangan aset kripto sebelumnya berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebelum kewenangannya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui kerangka regulasi sektor keuangan digital yang lebih luas. Namun demikian, regulasi tersebut belum secara spesifik membahas perlindungan hukum bagi pemegang NFT dalam konteks hak kekayaan intelektual.

Ketiadaan pengaturan yang jelas berpotensi menimbulkan berbagai sengketa di masa depan. Misalnya, pembeli NFT dapat mengklaim hak komersial atas karya digital yang dibelinya, sementara pencipta tetap menganggap bahwa hak cipta tidak pernah dialihkan. Sengketa semacam ini dapat menjadi kompleks karena melibatkan teknologi blockchain yang bersifat lintas yurisdiksi serta perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup hak yang melekat pada NFT.

Oleh karena itu, penting bagi para pelaku ekosistem NFT untuk memberikan kejelasan mengenai hak yang diberikan kepada pembeli. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mencantumkan ketentuan lisensi secara eksplisit dalam metadata NFT atau dalam syarat dan ketentuan platform tempat NFT tersebut diperdagangkan. Dengan demikian, pembeli dapat memahami secara jelas apakah kepemilikan NFT hanya bersifat kolektibel digital atau juga mencakup hak penggunaan komersial.

Dari perspektif hukum, smart contract sebenarnya dapat berfungsi sebagai mekanisme teknis yang mendukung pelaksanaan lisensi. Namun, smart contract tidak dapat secara otomatis disamakan dengan lisensi hak cipta apabila tidak memuat ketentuan yang secara eksplisit memberikan izin penggunaan atas karya tersebut. Dengan kata lain, smart contract lebih tepat dipandang sebagai alat eksekusi transaksi, sementara lisensi tetap memerlukan pengaturan hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Pada akhirnya, perlindungan hukum bagi pemegang NFT di Indonesia masih berada dalam tahap perkembangan. Untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik, diperlukan harmonisasi antara regulasi aset kripto, hukum perjanjian, serta rezim hak kekayaan intelektual. Tanpa kejelasan tersebut, potensi kesalahpahaman antara kreator dan pembeli NFT akan terus muncul seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi digital berbasis blockchain.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan NFT tidak secara otomatis berarti kepemilikan hak cipta atas karya digital yang direpresentasikan oleh token tersebut. Smart contract yang melekat pada NFT belum tentu dapat dipersamakan dengan lisensi hak cipta, kecuali apabila ketentuan lisensi tersebut secara eksplisit dinyatakan dan disepakati oleh para pihak. Oleh karena itu, transparansi mengenai hak penggunaan karya digital menjadi faktor kunci dalam memastikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem NFT.